Laporan Keuangan SKPKD

A.      Definisi SKPKD 

Sesuai definisi  dalam  Permendagri No.  13 Tahun  2006, yang  dimaksud  dengan Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  (SKPKD)   adalah  perangkat  daerah pada Pemerintah Daerah  selaku  pengguna anggaran/pengguna  barang,  yang  juga Khusus yang menyangkut peran akuntansi di SKPKD, ada dua fungsi yang dijalankan oleh SKPKD, yaitu:

1.    SKPKD sebagai Satuan Kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di Satker tersebut oleh sekretariat.

2.    SKPKD sebagai  PPKD,  yang  dalam hal ini  bertindak  sebagai entitas pelaporan yang  mewakili transaksi Pemda secara keseluruhan. Jenis  transaksinya meliputi: pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.

B.       Tujuan Laporan Keuangan

1.      Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

2.      Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

3.      Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

4.      Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5.      Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6.      Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

7.      Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi hal-hal berikut:

1.      Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

2.      Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.

3.      Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.

4.      Laporan keuangan mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

C.      Komponen Laporan Keuangan

Adapun komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD terdiri atas:

·         Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

·         Laporan Perubahan Anggaran Lebih;

·         Laporan Operasional:

·         Laporan Perubahan Ekuitas;

·         Neraca;

·         Laporan Arus Kas; dan

·         Catatan atas Laporan Keuangan.

D.      Laporan Realisasi anggaran

Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) sebagai kantor pusat, disusun setiap semester/tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran PPKD adalah sebagai berikut:

E.       Laporan Perubahan Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

F.       Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

•      Pendapatan-LO

•      Beban

•      Transfer

•      Pos Luar Biasa

G.      Neraca

Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca PPKD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Sebelum menyusun neraca PPKD, terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian (jika ada). Jurnal penyesuaian ini dimaksudkan agar nilai dari akun-akun neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi: penyesuaian untuk nilai piutang pendapatan, jumlah persediaan, nilai aset tetap.

H.      Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di  Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

I.         Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang  menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari  penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

•      Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.

•      Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

J.        Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.